Penerapan kerjasama regional kawasan Asia Tenggara, yang sering dikenal dengan sebutan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mengharuskan masing-masing negara yang tergabung didalamnya mempersiakan diri untuk bersaing satu sama lain. Pasalnya, penerapan MEA memiliki implikasi pada pembukaan pasar bebas dalam bidang perdagangan barang dan jasa, industri manufaktur, ketenagakerjaan, dll.
Peningkatan daya saing yang paling penting menurut pengamat ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yuli Andriansyah adalah penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh yang bersangkutan ketika memberikan pendapatnya terkait dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA.
“Karenanya meningkatkan daya saing menjadi kata kunci dalam upaya memaksimalkan keterlibatan Indonesa dalam MEA. Tujuannya tentu saja adalah agar jangan sampai MEA menjadikan penduduk Indonesia sebatas penonton di pinggir lapangan ekonomi kawasan. Salah satu faktor penting dalam mendukung daya saing ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R & D)”, ungkapnya.
Lebih lanjut pihaknya juga menggambarkan data yang dilansir oleh Scimago Journal Ranking terkait dengan posisi penelitian di Indonesia dibanding negara lain di ASEAN. Perbandingan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal atau seminar terindeks Scopus antara sejumlah negara ASEAN menunjukkan masih lemahnya daya saing peneliti Indonesia. Scopus sendiri merupakan database karya ilmiah bereputasi internasional yang merupakan salah satu rujukan dunia akademik.
Berdasarkan data tersebut, pada awal tahun 1996 posisi penelitian Indonesia hampir sejajar dengan negara lain di ASEAN, namun pada akhir 2013 lalu, Indonesia hanya bisa menempati posisi keempat dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia baru mampu menghasilkan sekitar seperlima dibandingkan Malaysia, seperempat dari Singapura dan setengah dari yang dihasilkan oleh Thailand.
“Mengapa Indonesia sedemikian tertinggal dibandingkan negara tetangga? Salah satu alasan yang sering digunakan adalah kurangnya sinergi kelembagaan untuk mengakomodasi sumber daya berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah baru yang saat ini telah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dalam satu kementrian, bisa menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengejar ketertinggalan penelitian ini”, pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar